Dasar Hukum
Ditulis oleh Admin, pada Senin, 21 Mei 2018
  1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD;
  4. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya;
  5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Derah Provinsi NAD;
  6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
  7. Pergub Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
  8. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
  9. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
  10. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal
  11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/465/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012 - 2017;
  12. Keputusan MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pearturan Tata Tertib MPU Aceh.
  13. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH
    QANUN ACEH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Berita Terbaru

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32