- Beranda
- Profil
- PPID
- Informasi Publik
- Layanan Publik
-
MPU TV
- Kegiatan
-
Berita
- MPU Aceh Keluarkan Fatwa Arah Kiblat
- Hukum Kebiri Kepada Pelaku Prostitusi
- Kapolda Aceh Silaturrahmi Ke MPU Aceh
- MPU Takziyah ke rumah duka ketua DPRA
- Kerjasama MPU dan Unsyiah Program Pembangunan Kara
- KPI Aceh jalin kerjasama Penyiaran Syariah dengan
- Halal bi Halal Pegawai dan Anggota MPU Aceh 1436 H
- Panduan menyembelih Ayam sesuai syar'i
- Pengajian Rutin
- Produk Hukum
- LPPOM
- Widget Informasi Publik
- Kritik dan Saran
- Download
Dasar Hukum
Ditulis oleh Admin, pada Senin, 21 Mei 2018
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD;
- Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya;
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Derah Provinsi NAD;
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- Pergub Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/465/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012 - 2017;
- Keputusan MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pearturan Tata Tertib MPU Aceh.
- PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI ACEH
QANUN ACEH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA