MPU Aceh Keluarkan 8 Poin Rumusan Fatwa Tentang Penggusuran

Kategori : Berita Rabu, 24 Maret 2021

MPU Aceh, Banda Aceh - Penggusuran adalah suatu tindakan merobohkan bangunan yang telah dibangun sebelumnya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut tertuang dalam salah satu poin Rumusan Fatwa MPU Aceh Tahun 2021 Tentang Penggusuran Tempat Usaha Masyarakat Yang Berada Diatas Tanah Negara Menurut Syariat Islam, yang berlangsung dalam Sidang Paripurna – II di Aula Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Sekretariat MPU Aceh.

Dalam poin rumusan fatwa selanjutnya disebutkan, Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara dan belum dilekati oleh sesuatu hak atas tanah, berikutnya Tanah aset Negara adalah tanah yang dimiliki oleh sebuah badan milik Negara.

Rumusan Fatwa dibacakan langsung oleh Kepala Sekretariat MPU Aceh, H. Murni, SE.,MM saat penutupan Sidang Paripurna – II Tahun 2021, Rabu (24/03/2021) pagi.

“Tanah Negara boleh dimiliki atau dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku”, sebut H. Murni, SE., MM

“Tanah yang merupakan aset negara boleh dimanfaatkan oleh masyarakat atas seizin pemerintah”, lanjutnya.

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali saat menyampaikan Khutbah Ikhtitam menyebutkan Rumusan Fatwa ini adalah hasil dari Sidang Paripurna yang telah sukses dilaksanakan selama 3 hari. “Sidang paripurna sukses kita laksanakan, yang membahas tentang penggusuran tempat usaha masyarakat yang berada diatas tanah negara menurut syariat Islam, ada 8 point fatwa yang sama-sama sudah kita maklumi dan 6 item taushiyah. Dan ini adalah hasil curah pikiran kita bersama”, sebutnya.

Dalam Rumusan Fatwa ini MPU Aceh mengeluarkan delapan (8) point Fatwa dan Enam (6) item Taushiyah. Pada point fatwa seterusnya disebutkan lagi bahwa Tanah aset Negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan ketentuan perizinan boleh dilakukan penggusuran dan tidak wajib membayar ganti rugi. Tanah Negara yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti bantaran sungai, pinggiran jalan dan lainnya tidak boleh diizinkan oleh pemerintah untuk mendirikan bangunan, terakhir Tanah milik masyarakat yang dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan umum wajib ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sementara itu dalam item Taushiyahnya, MPU Aceh berharap kepada Pemerintah untuk melakukan pengelolaan pemanfaatan berkelanjutan terhadap tanah milik Negara. Dalam melakukan penertiban, diharapkan juga kepada pemerintah untuk mengedepankan etika dan kearifan lokal.

Masih terhadap pemerintah diharapkan  untuk memberikan peringatan yang memadai sebelum melakukan penggusuran, dan untuk memberikan peringatan sejak awal terhadap masyarakat agar tidak mendirikan bangunan pada tanah aset Negara.

MPU Aceh juga berharap agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat korban penggusuran. Dalam item Taushiyah ini MPU Aceh juga berharap kepada masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pemanfaatan tanah milik Negara.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32