Ketua LPPOM MPU Aceh Sampaikan Titik Kritis Produk Pangan

Kategori : Berita Rabu, 10 April 2019

Banda Aceh - Kamis (10 April 2019), Penentuan halal suatu produk makanan atau kuliner, tidak hanya diihat dari bahan yang halal saja. Namun juga harus dilihat dari peralatan dan proses pengolahan yang halal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh, drh. H. Fakhrurrazi, MP saat menyampaikan materi tentang Identifikasi Titik Kritis Produk Pangan dan Proses Sertifikasi Halal, pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal LPPOM MPU Aceh Tahun 2019 yang berlangsung di Aula Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba Komplek MPU Aceh. "Acuan penentuan halal didasari atas beberapa hal yaitu bahan yang halal, peralatan yang halal, serta proses pengolahan yang mengacu pada Syariat Islam," jelasnya.

Dalam materinya juga dijelaskan, suatu bahan dikatakan kritis/haram diantaranya jika bahan tersebut mengandung babi, mengandung bahan dari organ manusia, darah dan kotoran, juga bahan tersebut berasal dari hewan yang disembelih bukan menurut tata cara Syariat Islam. "Beberapa titik kritis pangan secara umum di Aceh seperti Rumah Potong Hewan, Warung kopi, Pabrik roti, Pembuatan garam tradisional, dan Pembuatan cuka dari air nira," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat MPU Aceh, Dr. Tgk. H. Syukri bin Muhammad Yusuf, MA yang menyampaikan materi tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Sertifikasi Halal menyebutkan Aceh telah memiliki qanun tentang halal, yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Dalam ayat (1) pasal 8 qanun tersebut dijelaskan penataan produk halal bagi Pelaku Usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian Sertifikat Halal. "Ayat (4) dalam pasal 8 qanun tersebut dijelaskan juga setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan Sertifikat Halal dari MPU Aceh," sebutnya saat menyampaikan materi sosialisasi yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Muhammad Daud Zamzamy.

Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal yang diikuti oleh 27 pengusaha kuliner di Aceh ini, juga menghadirkan pemateri dari Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali yang menyampaikan materi Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang SJPH. Peserta sosialisasi juga langsung mendapatkan panduan terkait prosedur teknis permohonan sertifikasi halal yang dipandu oleh Sekretaris LPPOM MPU Aceh, Deny Candra, ST., MT.(n)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32