MPU Aceh Keluarkan Fatwa Haram Denda Finansial Bagi Peserta Didik

Kategori : Berita Kamis, 14 Maret 2019

Banda Aceh - (Kamis 14 Maret 2019), Menerapkan denda atau hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang akibat melanggar suatu aturan merupakan hal yang lazim terjadi, termasuk bagi peserta didik/siswa pada lembaga atau institusi pendidikan di Aceh. Namun, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui fatwa terbarunya menetapkan bahwa penerapan sanksi finansial atau hukuman berupa materiel bagi peserta didik adalah haram.

Hal itu tertuang dalam Fatwa MPU Aceh tentang Sanksi Finansial (Uqubah Maliyah) bagi Peserta Didik dalam Perspektif Fikih. Berdasarkan Sidang Paripurna II Tahun 2019 MPU Aceh yang digelar 12-14 Maret 2019 di Aula MPU Aceh tersebut, difatwakan pula bahwa penerapan sanksi yang bersifat mendidik untuk pengembangan pengetahuan dan penegakan disiplin kepada peserta didik dibolehkan (mubah) atas kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian diungkapkan Koordinator Tim Perumus Fatwa yang juga Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali kepada Serambi, Kamis (14/3) seusai penutupan Sidang Paripurna yang dihadiri sejumlah pakar pendidikan dan fikih itu. Selain Lem Faisal sebagai Koordinator, Tim Perumus Fatwa diketuai Dr Tgk H Abdullah Sani MA, Sekretaris Dr Tgk HA Gani Isa SH MAg, dan beranggotakan empat ulama, yaitu Tgk Abu Yazid Al-Yusufi, Tgk H Helmi Imran SHI MA, Tgk H Muhammad Hatta Lc MEd, dan Prof Dr Tgk H Azman Ismail MA.

Ulama yang akrab disapa Lem Faisal ini menyatakan, maraknya laporan masyarakat terkait sanksi finansial bagi siswa di berbagai sekolah di Aceh menjadi dasar MPU untuk mengkaji dan mendalami persoalan itu hingga akhirnya mengeluarkan fatwa tersebut.

“Sanksi finansial berupa keharusan membayar sejumlah uang atau membelikan suatu barang atas ketidakdisiplinan siswa seperti karena kamarnya acak-acakan, terlambat sekolah, telat shalat berjamaah, dan lain-lain, itu hukumnya haram,” kata Lem Faisal.

Dia rincikan, sanksi yang diberikan itu bukan atas dasar pengrusakan atau menghilangkan fasilitas sekolah, karena itu tergolong ke dalam penggantian atas barang yang dirusak atau dihilangkan.

Dari hasil kajian selama tiga hari tersebut, lanjutnya, MPU dengan segala referensi baik dari ulama terdahulu maupun undang-undang sepakat bahwa tidak ada kewajiban memberikan sanksi kepada siswa. Namun, ada pembenaran untuk memberi sanksi kepada siswa demi keadaban dan pembelajaran bagi siswa tersebut. “Sanksi bagi siswa dalam undang-undang berbentuk norma-norma umum dan tidak spesifik, sehingga bisa diinterpretasi dengan cara berbeda oleh setiap sekolah dan timbullah bermacam kejadian seperti selama ini,” ujar Lem Faisal.

Pemberlakuan sanksi finansial bagi siswa, katanya, hanya akan membebani orang tua siswa itu terlebih dari keluarga miskin. Maka dari itu, sanksi seharusnya diarahkan kepada hal yang meningkatkan kapasitas peserta didik, tidak memberatkan dia, dan diikat dengan kesepakatan antara wali peserta didik dengan pihak sekolah. “Sanksi terkait kedisiplinan siswa semestinya bisa dilakukan dengan menghafal surah pendek Alquran, membersihkan lapangan, menyapu, mencuci piring, dan hal yang bersifat edukatif lainnya,” kata dia.

Lem Faisal juga mengungkapkan bahwa penerapan sanksi finansial di Aceh sudah sering dijumpai baik di sekolah umum maupun berasrama (boarding), termasuk pesantren modern. Berbeda dengan pesantren salafiah, Wakil Ketua MPU ini yakin bahwa praktik tersebut tidak dijumpai karena mereka dinilai lebih paham terkait sanksi-sanksi dalam Islam. “Di pesantren salafiah, bentuk sanksi kepada santri seperti ambil pasir ke sungai, gotong royong, dan bersihkan parit. Tidak ada sanksi finansial,” ujarnya tersenyum.

Saat Serambi menanyakan apakah tidak ada sisi positif dari pemberlakuan sanksi finansial kepada siswa, Lem Faisal menyebut tidak ada pembenaran atas tindakan itu. “Walaupun undang-undang, misalnya, tidak melarang sanksi finansial ini, bagi kami MPU tetap tidak boleh. Karena tindakan ini sama dengan ‘menzalimi harta saudara’. Setiap muslim haram melakukan itu,” tegas Wakil Ketua MPU Aceh itu. Menurutnya, bilapun ada lembaga pendidikan yang menyuruh siswa untuk memberikan atau membelikan sesuatu untuk sekolah, maka tetap haram hukumnya atas nama sanksi.

Dalam fatwa tersebut, MPU Aceh turut memberikan lima poin tausiah atau rekomendasi kepada sejumlah pihak. Pertama, semua lembaga pendidikan di Aceh diharapkan untuk tidak memberlakukan sanksi finansial kepada peserta didik. Kedua, lembaga pendidikan diminta untuk menerapkan motivasi dan sanksi (targhib wa tarhib) secara berimbang. Ketiga, diharapkan kepada Pemerintah Aceh agar mengawasi lembaga pendidikan untuk tidak memberlakukan sanksi finansial.

“Keempat, diharapkan kepada para pendidik untuk menerapkan sanksi secara bertahap dan bersifat mendidik,” kata Lem Faisal seraya menyebut tausiah kelima yakni diharapkan kepada orang tua dan masyarakat agar mengklarifikasi (tabayyun) terhadap isu-isu negatif pada lembaga pendidikan.

Pembelakuan sanksi kepada siswa atas pelanggaran yang dilakukannya sudah berlangsung sejak dulu dan marak dipraktikkan di lembaga atau institusi pendidikan mana pun. Serambi mendapat banyak cerita terkait sanksi bagi siswa di sekolah baik yang umum maupun bersistem boarding (asrama) dari berbagai sumber. Beragam kisah pilu pun muncul dari para orang tua yang mengaku anaknya dijatuhi sanksi yang tidak wajar.

Sekolah umum dengan sistem terbuka dan terpantau oleh masyarakat biasanya memiliki jenis sanksi yang lebih mainstream dan terukur. Sebab, aktivitas siswa di sekolah setiap harinya dipantau oleh para guru dan pembina, sehingga potensi untuk memberikan sanksi di luar kemampuan siswa lebih kecil.

Berdasarkan informasi yang diterima Serambi, sanksi yang berlaku di sekolah umum berupa membersihkan kamar mandi, hormat bendera, dijemur di lapangan upacara, menghapal pelajaran, hingga membelikan hiasan kelas.

Kondisi berbeda dialami siswa di sekolah berasrama yang memiliki sistem pembinaan tertutup. Dari penelusuran Serambi dan pengakuan para saksi, sanksi di sekolah berasrama tidak hanya diberikan guru kepada siswa, tetapi juga dari para senior ke junior. Hukuman yang diberikan pun lebih beragam mulai dari menghafal pelajaran atau surah Alquran, membersihkan lapangan, kelas, atau kamar mandi, menyuruh siswa membayar denda atau membelikan barang atau materiel, hingga pembinaan fisik oleh para senior yang kerap tidak terpantau.

Khusus pembinaan fisik yang sarat dengan unsur senioritas, masih menjadi masalah serius yang dialami nyaris di setiap sekolah berasrama. Aktivitas siswa yang dimulai dari sebelum subuh dan berakhir hingga larut malam saban hari, terkadang luput dari pantauan guru dan para pembina. Sehingga pembinaan fisik yang ‘overlap’ itu kerap berujung pada penganiayaan, pelecehan, dan

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali yang dimintai tanggapannya terkait fenomena itu mengatakan, sanksi fisik boleh diterapkan asal terukur dan tidak melukai.

Selain itu yang tak kalah penting, kata Lem Faisal, sanksi tersebut tidak boleh menyebabkan terjadinya penghinaan atau menjatuhkan martabat seseorang. “Misalnya anak-anak dimandikan dengan air comberan. Hal ini akan meruntuhkan martabat dan kewibawaannya, serta berpengaruh terhadap mentalnya,” kata dia.

Pembinaan fisik sebagai sanksi, menurut Lem Faisal, harus disesuaikan dengan kemampuan anak yang disanksi tersebut. Berbeda halnya dengan pendidikan di sekolah militer atau semimiliter, lanjutnya, pembinaan fisik sudah menjadi rutinitas sehari-hari. “Intinya hukuman yang diberikan itu tidak boleh sanksi finansial serta merusak fisik dan mental siswa,” pungkasnya. (fit)


Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Haram Mendenda Siswa, http://aceh.tribunnews.com/2019/03/15/haram-mendenda-siswa.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32