Qanun SJPH Harus Didukung Instansi Terkait

Kategori : Berita Rabu, 06 Maret 2019

Banda Aceh - (Rabu 6 Maret 2019), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) menggelar acara Koordinasi dan Penguatan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Tahun 2019, yang berlangsung di Aula Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Komplek MPU Aceh. Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik MPU Aceh, Cut Rafiqah, SE menjelaskan bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal tidak hanya dijalankan oleh LPPOM MPU Aceh saja, akan tetapi juga turut didukung oleh instansi terkait lainnya. “Qanun ini bertujuan memberikan perlindungan, ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani, tentu saja dalam penerapan qanun ini tidak hanya dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh saja, tetapi harus didukung oleh berbagai instansi terkait demi tercapainya tujuan tersebut,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan acara ini bertujuan diantaranya untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Provinsi Aceh, juga untuk mempercepat terwujudnya program Pemerintah Aceh untuk mewujudkan wisata halal di Provinsi Aceh.

Sementara itu Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Hasbi Albayuni saat menyampaikan khutbah iftitahnya menyampaikan, kualitas ibadah yang dilaksanakan sehari-hari sangat berpengaruh dari kehalalan produk yang kita gunakan. Menurut Abi Hasbi memakan makanan haram akan mengakibatkan ditolaknya amal ibadah kita oleh Allah SWT. “Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kehalalan produk yang kita gunakan, dapat berpengaruh pada kualitas ibadah yang kita laksanakan, memakan makanan haram menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah SWT,” terangnya.

Kegiatan yang bertemakan Membangun Sinergitas Antar Instansi Terkait Demi Suksesnya Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di Provinsi Aceh ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari instansi terkait, turut diikuti juga oleh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal di Aceh. Dengan menghadirkan 3 narasumber sebagai pemateri yaitu Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Aceh, M. Junaidi, SH., MH; Kepala Sekretariat MPU Aceh, Dr. Syukri Bin Muhammad Yusuf, MA; dan Faisal, S.Sos yang mewakili Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh.(n)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32