MPU : Vaksin MR Jangan Dipaksa

Kategori : Berita Kamis, 11 Oktober 2018

MPU Aceh - Kamis (11 Oktober 2018), Hukum menggunakan vaksin measles (campak) and rubela atau yang akrab disebut vaksin MR di Aceh masih menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Meskipun Kementerian maupun Dinas Kesehatan Aceh gencar melaksanakan sosialisasi perlunya vaksin MR di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menilai penggunaan vaksin yang mengandung zat dari babi dan manusia itu tidak boleh dipaksakan.

Hal itu diungkapkan Ketua MPU Aceh, Prof Dr Tgk Muslim Ibrahim MA yang diwawancarai Serambi usai rapat paripurna yang merumuskan rancangan fatwa tentang ‘Konsep Darurat dan Penerapannya Menurut Syariat Islam’, Rabu (10/10) di Gedung MPU Aceh, Aceh Besar. Pria yang akrab disapa Abu Muslim itu menilai perlu adanya zonasi, sehingga penggunaan vaksin itu bisa dibenarkan atas alasan darurat.

“Apakah kita sudah sampai ke tingkat harus pakai itu atau tidak? Kalau sudah darurat boleh pakai, kalau tidak ya haram. Pesan Pemerintah Aceh, keadaan seperti itu jangan dipaksa. Itu permintaan gubernur kepada dinas kesehatan dan pihak sekolah baru-baru ini,” kata Abu Muslim. Setahunya dari petugas Dinas Kesehatan Aceh, selama ini campak baru terjangkit di wilayah Simeulue.

Menurut Ketua MPU Aceh, vaksin MR tidak bisa dipaksakan karena konsep darurat menurut ulama salah satunya mengacu pada geografis. Dimana sudah ada berkembang gejalanya, maka dibolehkan suntik vaksin MR.

Saat ditanya terkait indikator darurat, Abu Muslim mengaku MPU tidak bisa menjawab, tapi dokterlah yang bisa. “Karena itu peganglah pandangan dokter. Jangan dipaksa ulama untuk bisa melihat itu. Ulama ahli soal darurat menurut Islam, pihak kesehatan ahli soal rubela,” katanya lagi.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif yang dimintai tanggapannya belum bersedia memberikan penjelasan terkait vaksin MR karena belum ada keputusan resmi dari MPU Aceh.

Ketika dihubungi Serambi melalui telepon tadi malam, Hanif tidak mau memberikan penjelasan ketika ditanya apakah Aceh sudah dalam posisi darurat karena belum menggunakan vaksin MR. “Saya takut salah memberikan penjelasan melalui telepon, besok saja datang ke kantor,” kata Hanif.

Rapat paripurna MPU Aceh yang berlangsung pada 8-10 Oktober 2018 bertujuan untuk merumuskan rancangan fatwa tentang ‘Konsep Darurat dan Penerapannya Menurut Syariat Islam’.

Ketua MPU Aceh, Prof Dr Tgk Muslim Ibrahim MA kepada Serambi mengatakan, proses perumusan rancangan fatwa sedang berlangsung sehingga (materinya) masih berbentuk rancangan sehingga masih ada perbaikan. “Nanti kalau sudah jadi fatwa, baru kami sampaikan ke seluruh masyarakat Aceh,” kata Muslim ketika ditanya tentang fatwa tentang kriteria darurat tersebut.

Selama ini, kata Tgk Muslim, darurat sudah sedemikian luas pemakaiannya. Hal itu dikhawatirkan dapat membuat masyarakat muslim salah menafsirkan darurat yang sebenarnya dalam syar’i.

Dia mencontohkan, seseorang yang menyebut boleh menunda shalat karena pakaiannya kotor berlumpur. “Karena masih berada di sawah dan kotor pakaiannya, dia sebut itu darurat dan boleh menunda shalat. Padahal bukan seperti itu maknanya,” lanjut Muslim.

Menurut Tgk Muslim, darurat secara syar’i adalah kondisi bahaya atau kesulitan berat yang mengancam seseorang atau kelompok yang tidak mempunyai jalan selain melakukan sesuatu yang dilarang. “Apabila mereka tidak melakukannya maka akan berada dalam kebinasaan,” tegas Muslim.

Dia menyebut keadaan darurat itu seperti seseorang yang kelaparan di dalam perjalanan, tidak ada makanan maupun minuman yang ia jumpai. Namun tiba-tiba, seseorang itu melihat bangkai babi di jalanan. “Keadaannya kritis sekali sudah mau mati. Maka bangkai babi pun wajib dia makan dalam kondisi itu agar bisa bertahan hidup,” jelas Guru Besar UIN Ar-Raniry tersebut.

Selain itu, dalam rancangan fatwa tersebut juga diungkapkan soal kriteria darurat menurut para ulama. Di antaranya, darurat hanya berlaku pada pemeliharaan al-dharuriyat al-khamsah yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu darurat tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang dapat mengurangi kehormatan dan kemuliaan, serta peninjauan darurat terkait dengan geografis.(fit/mas)



Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul MPU: Vaksin MR jangan Dipaksa, http://aceh.tribunnews.com/2018/10/11/mpu-vaksin-mr-jangan-dipaksa.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32