Peningkatan Ekonomi Syariat Masyarakat Aceh melalui Sistem Mawah

Kategori : Berita Kamis, 28 Juli 2016

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melaksanakan Kegiatan Sidang Paripurna - IV pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2016 di Gedung Serbaguna Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba MPU Aceh Jln. Soekarno – Hatta, Lampeunerut, Aceh Besar. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.


Sidang Paripurna Ke IV MPU Aceh kali ini diikuti oleh 39 orang peserta, terdiri dari Pimpinan dan Anggota MPU Aceh yang berasal dari utusan provinsi dan utusan Kabupaten / Kota se-Aceh. Adapun Tema Sidang Paripurna yang diangkat adalah “Dengan Mawah Kita Tingkatkan Perekonomian Syariah Masyarakat Aceh”.

Adapun narasumber dalam rapat tersebut adalah :
1. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA ( Ketua MPU Aceh) dengan judul "Mawah Di Aceh Dalam Perspektif Fiqh Islam".
2. Tgk. H. Faisal Ali (Wakil Ketua MPU) dengan judul " Praktek Mawah Dalam Masyarakat Aceh".
3. Syamsuddin Daud, SH. MH (Wakil Ketua MAA) dengan judul "Mawah dalam Kajian Hukum Ekonomi".

Dalam rumusan Keputusan Sidang/fatwa yang dihasilkan dalam Sidang Paripurna - IV MPU Aceh, yang dibacakan oleh Kepala Sekretariat MPU Aceh Bpk. Saifuddin Puteh, SE. MM. disampaikan poin-poin keputusan MPU Aceh tentang Mawah, yaitu:
Menetapkan :

KESATU : Mawah adalah aqad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian.

KEDUA : Hukum mawah yang sesuai dengan sistem musaaqah, muzara’ah (mukhabarah), mudharabah, mugharasah dan mawaasyi adalah boleh.
a) Musaaqah adalah akad untuk pengelolaan kebun tanaman keras dan tanaman muda.
b) Muzara’ah (mukhabarah) adalah menyerahkan sepetak tanah kepada pengelola dimana pengelola akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perjanjian dari tanah tersebut, jika bibit dan lain-lainnya dari pemilik tanah disebut muzara’ah dan jika bibit dan lain-lainnya dari pekerja disebut mukhabarah.
c) Mudharabah adalah pemilik harta memberikan sejumlah hartanya kepada pengelola untuk berniaga sedangkan laba yang dihasilkan menjadi harta syirkah antara keduanya.
d) Mugharasah adalah menyerahkan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami tanaman keras yang bibitnya dari pengelola, dan tanamannya (batang kayu) itu menjadi milik bersama.
e) Mawaasyi adalah penyerahan binatang ternak kepada pengelola untuk dipelihara dengan tujuan pembiakan atau penggemukan.

KETIGA : Apabila Mawah itu fasid (batal), maka berlakulah ujrah mitsly (ongkos pasaran) bagi pemilik harta dan atau pengelola.

TAUSHIYAH
1. Pemerintah diminta untuk menqanunkan sistem mawah yang sesuai dengan syariat dan sudah mentradisi (adat) dalam masyarakat Aceh.
2. Para pihak yang terlibat dalam akad mawah diminta untuk membuat perjanjian secara tertulis.
3. Ulama, da’i dan pihak terkait lainnya diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk mawah yang sesuai dengan syari’at Islam.

Kegiatan Sidang Paripurna - IV MPU Aceh Tahun 2016 ini ditutup secara resmi oleh Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32