MPU Aceh : haram hukumnya menjual makanan yang dapat membahayakan orang lain

Kategori : Berita Rabu, 22 Juni 2016

BANDA ACEH - Heboh penggunaan formalin dan boraks pada sebagian makanan di Aceh yang belakangan ini terungkap dalam razia Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh, ditanggapi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan menegaskan bahwa MPU telah memfatwakan pada tahun 2014 haram hukumnya menjual makanan yang dapat membahayakan orang lain.

Namun, MPU juga menilai, umara (pemerintah) selama ini belum bertindak tegas terhadap pelanggar dengan memberi pembinaan atau bahkan sanksi yang seharusnya.

“Tindakan selama ini tidak menjadi pelajaran bagi para pelanggar karena tak ada tindakan tegas terhadap mereka. Kenapa tidak dilakukan? Seharusnya, begitu kedapatan menjual makanan yang mengandung boraks atau formalin, apalagi sampai tiga kali, tutup saja atau cabut izin usahanya,” kata Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali kepada Serambi, Selasa (21/6), menanggapi laporan eksklusif koran ini yang dipublikasi Senin berjudul “Pengawet Mayat di Makanan Kita”.

Pria yang akrab disapa Lem Faisal ini menyatakan, penyebab masih maraknya produsen yang menggunakan formalin atau boraks dalam makanan yang ia produksi, misalnya mi kuning atau bakso, itu disebabkan masyarakat Aceh masih banyak yang tak mengetahui bahwa menjual makanan yang membahayakan kesehatan orang lain itu haram.

Pelaku hanya memikirkan keuntungan dari apa yang dia jual itu, tanpa menelaah bagaimana hukumnya secara agama.

Padahal, lanjut Lem Faisal, MPU sudah memfatwakan bahwa makanan berformalin dan berboraks itu haram dijual dan haram pula hasil/keuntungan yang diperoleh daripadanya.


Tapi, apabila tindakan tegas dari pemerintah tidak ditegakkan, kata Lem Faisal, maka fatwa tersebut tidak pernah berjalan dan penjualan makanan yang membahayakan orang lain tersebut terus berlangsung.

“Karena masyarakat dalam pandangannya hanya keuntungan semata yang dikejar, tanpa melihat bahayanya bagi orang lain, makanya pemberian kesadaran masyarakat pada tahap awal harus melalui hukum. Setelah terbiasa dan taat kepada hukum, maka dia pasti tidak menggunakan lagi (formalin dan boraks), tapi kalau sekarang pemerintah harus tegaslah,” imbuh Faisal Ali.

Apabila tidak ada payung hukum yang bersifat nasional atau lokal dalam menindak penjual makanan berboraks dan formalin karena belum ada Qanun tentang Makanan Halal, Tgk Faisal menyarankan pemerintah agar menggunakan peraturan gubernur (pergub) untuk sementara sambil menunggu lahirnya Qanun tentang Makanan Halal.

“Itu ciri-ciri penjualan masa jahiliah, bukan sistem penjualan yang diwarisi oleh Rasulullah. Kita boleh mencari keuntungan, tapi jangan merusak kesehatan orang lain. Salah satu yang paling utama yang perlu direspons oleh pemerintah ada menindak semua pelaku usaha yang mengunakan zat berbahaya,” tegasnya.

Pimpinan Dayah Mahyal ‘Ulum Al Aziziyah Sibreh ini menambahkan, salah satu penyebab gagalnya program pemerintah dalam peningkatan kesehatan bagi masyarakat adalah karena tidak dibasminya penjual makanan berformalin yang menjadi sumber penyakit. Seharusnya, pemerintah harus merespons persoalan ini dengan cepat.

“Sungguh disayangkan limpahan uang Aceh hanya untuk JKA (Jaminan Kesehatan Aceh), sementara di sisi lain sumber penyakit tetap subur. Agar uang JKA bisa dihemat, maka pemerintah harus fokus membasmi semua produk makanan di Aceh yang tidak halal dan membahayakan masyarakat,” kata Ketua PWNU Aceh ini.

Dengan adanya label halal, lanjutnya, baik produk lokal atau nasional, makanan yang membahayakan kesehatan bisa dikontrol. “Kenapa kita dorong pemerintah harus proaktif merespons lahirnya Qanun tentang Makanan Halal, karena kita mendukung program pemerintah agar tidak habis uang hanya untuk JKA saja,” demikian Tgk Faisal.


Halalan thaiyban
Sementara itu, Dr Bakhtiar Nasir Lc MM, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, mengatakan bahwa MUI pun sudah memfatwakan bahwa makanan mengandung zat berbahaya, termasuk formalin dan boraks, haram hukumnya diproduksi, diperjualbelikan, maupun dikonsumsi. LPPOM MUI sudah mengkajinya dan fatwa MUI tentang itu sudah dikeluarkan.

Dalam Islam, ulasnya, syarat utama makanan itu haruslah halalan thaiyban. “Jika ke dalam makanan atau minuman dimasukkan zat yang berbahaya bagi kesehatan konsumennya, maka prinsip halalan thaiyban-nya tak ada lagi, karena yang timbul justru kemudharatan,” kata Dr Bakhtiar Nasir saat ditanyai Serambi di Restoran Pendapa Gubernur Aceh seusai shalat Magrib tadi malam, sebelum ia menjadi penceramah dalam peringatan Nuzulul Quran di Masjid Raya Baiturramhan Banda Aceh tadi malam.

Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Pusat ini mengingatkan agar masyarakat Aceh bersungguh-sungguh menjaga citra daerah ini sebagai Serambi Mekkah dan provinsi bersyariat Islam, maka tak boleh ada perniagaan yang menyimpang dari etika bisnis yang islami. (mas/dik)

Source

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32